Pertanyaan saya, benarkah beliau berdua sedang jatuh cinta, sedang menjalin cinta atau sedang menjalani cinta antar 2 anak manusia? Ataukah mereka sedang menjalin kekawanan yang dekat dan dalam? Saling mengasihi sebagai 2 orang yang bersahabat erat?

Jika mereka sedang menjalin persahabatan yang erat, saya bisa merasakan pedihnya melihat sahabat eratnya jatuh sakit dan parah. Sementara ada yang timpang dari diri sahabat yang sakit tersebut. Dan norma pergaulan tidak bisa menerima persahabatan yang diisi dengan kasih yang dalam diantara beliau berdua.

Kenapa, bahkan ketika manusia telah renta, persahabatan antara pria dan wanita masih dengan ketat ditabukan dan terlarang? Tidak adakah tempat buat cinta kasih yang tulus di dunia ini? Mudah-mudahan dengan meninggalnya pak Moerdiono bisa membuka hati setiap manusia tentang cinta, kasih dan persahabatan yang tulus antara dua anak manusia pria dan wanita.

Oktober 2011

Herbert Spencer ialah seorang ahli ilmu masyarakat yaitu seorang ‘sosiolog’ yang banyak memperhatikan soal-soal ketatanegaraan juga.

Pandangan beliau mengenai masyarakat dan Negara ialah didasarkan pada ilmu Biologic, yang banyak mendapat kemajuan dalam pertengahan abad ke 19 terutama oleh teori-teori dari Charles Darwin, Huxley, Lyell, dsbnya.

Spencer mendasarkan paham kenegaraannya atas dasar-dasar ‘Darwinisme’ yang disesuaikan dengan filsafat ‘liberal’ dari Adam Smith dilapangan ekonomi. Filsafat Liberal itu menguraikan bahwa alam itu dikuasai oleh hukum-hukum pasti yang dengan sendirinya, jika dibebaskan, dapat menimbulkan susunan-susunan yang terbaik. Jika masyarakat dan Negara itu dibiarkan tumbuh menurut kodratnya sendiri, maka akhirnya akan tercapailah puncak kebaikan dalam segala hal.

Menurut Charles Darwin, maka kodrat alam yang merupakan hukum perwarisan dan persesuaian itu akan menimbulkan hasil-hasil yang terbaik bagi kemajuan segala jenis hewan dalam persaingan merdeka. Dalam ‘struggle of life’ yang sengit, maka akan tersaringlah jenis-jenis yang terbaik dan terkuat.

Spencer menganggap negara itu sebagai suatu makhluk yang hidup, yaitu terlahir, tumbuh dan akhirnya mati sebagai makhluk yang hidup. Negara itu tersusun dari para warganya yang menjadi ‘Cel’ Negara itu. Cel-cel negara itu harus sehat, supaya Negara seluruhnya menjadi kuat dan segar.

Ujian yang terbaik untuk menyehatkan cel-cel Negara itulah ‘struggle of life’, yaitu pertarungan yang sengit dalam perebutan hak hidup.

Anak yang dimanjakan tak dapat tumbuh menjadi kuat. Negara tak boleh memberikan pertolongan-pertolongan pada warganya yang miskin atau lemah kedudukannya, sebab dengan begitu, maka Negara hanya memupuk benih-benih yang tak tahan uji belaka dan usaha sosial itu akan memakan banyak beaya yang lebih baik digunakan untuk memupuk benih-benih yang memang sehat dan dapat tumbuh dengan pesat. Perundang-undangan Negara harus disandarkan pada azas liberalisme, yaitu membiarkan tenaga-tenaga masyarakat itu berkembang biak menurut bakatnya sendiri supaya dapat menyusun suatu masyarakat yang sehat dalam segalanya.

Yang lemah hendaknya layu atau mati sendiri. Rintangan-rintangan bagi kemajuan para warga negara yang memang hendak maju harus dihilangkan. Negara tak boleh banyak-banyak mencampuri urusan-urusan pribadi dari para warga, terutama dalam usahanya di lapangan kemakmuran dan pendidikan.

Jika negara terlalu banyak mencampuri usahanya para warga negara, maka inisiatif dan individualisme akan merosot dan warga negara akan selalu hidup tertekan, sehingga negara itu akan menjadi ‘Dictactor’ dan rakyatnya akan menjadi budak belaka.

Susunan Negara bukanlah soal yang terpenting bagi manusia. Republik atau ‘monarkhi’ tak bedanya bagi manusia. Yang penting ialah cara menjalankan pemerintahan. Cara yang terbaik ialah memperbesar kebebasan berusaha bagi Warga Negara. Dalam hal ini Spencer mengikuti paham-paham dari kaum ‘utillistis’, yaitu dari Stuart Mill tersebut.

(Pandangan Sarjana2 Tatanegara Seluruh Dunia dari Socrates hingga Ir. Soekarno, yang ditulis CV. “Hidup” Jakarta, 11 Oktober 1951, dengan perubahan beberapa kalimat tanpa mengubah arti).

J. Stuart Mill dalam tahun 1863 menulis buku yang menggambarkan cita-cita kenegaraan di Inggris dalam bukunya ‘The Utilitarians’

Tatanegara di negeri Inggris tidak melahirkan Sarjana-sarjana yang menguraikan dasar-dasar kenegaraan secara ‘theoretis’ sejak abad ke 19, dari sebab pertumbuhan Negara sejak 1688 berjalan dengan ‘evolutionistis’, yaitu secara supel dan praktis dan tidak mengalami kegoncangan seperti di Perancis dan Jerman.

Uraian tatanegara lebih bersifat praktis dan ‘utilitaristis’, yaitu mengambil yang berfaedah dalam praktek saja. Kemajuan dagang dan industri ialah pesat sekali dari sejak ‘Reformbill’ 1832, maka susunan demokrasi bagi rakyat telah diperluas.

Susunan Negara yang buat lainNegeri ternyata baik, belum tentu dapat digunakan buat negeri lain yang keadaannya berlainan. Tiap-tiap negara harus berusaha supaya dapat mencapai susunan yang cocok pada keadaannya, begitulah Stuart Mill.

Tujuan Negara ialah menyelenggarakan sebesar-besarnya faedah bagi tiap-tiap warganya, supaya tiap-tiap orang dapat mencapai kemakmuran yang sebesarnya. Azas yang sebaiknya ialah semboyan ‘Laissez faire laissez passê’, yaitu tiap-tiap warga negara supaya diberi kebebasan sebesar-besarnya untuk berusaha bagi kemakmuran dirinya, sedang negara janganlah terlalu banyak mencampuri urusan-urusan para warga negara. Hanya  jika kemakmuran itu akan terlalu berat sebelah yaitu menimbulkan kekayaan yang luar biasa disamping kemelaratan dari banyak orang, maka Negara harus membikin undang-undang untuk memperbaiki keadaan yang ganjil itu.

Kedaulatan warga negara dalam soal politik harus didasarkan pada kemakmurannya. Hanya warga negara yang membayar pajak sajalah yang harus diberi hak untuk memilih anggota parlemen, sedang para anggota itu harus cukup kekayaannya dan jangan menggantungkan hidupnya pada gaji-gaji sebagai anggota.

Kaum Buruh yang masih jelek nasibnya harus diperbaiki hidupnya dengan menjaga kesehatannya. Mereka harus dikumpulkan dengan majikannya dalam sarikat-sarikat industri yang berdasarkan kerjasama antara kedua golongan rakyat itu, supaya tercapai kemakmuran bagi kedua golongan itu.

Kaum ‘utillistis’ menganjurkan perbaikan-perbaikan dalam urusan-urusan kesehatan rakyat, urusan kepenjaraan, urusan ‘reclaseering’, urusan sosial bagi fakir miskin, dll, hal yang praktis dapat berfaedah bagi warga negara.

Teori-teori yang muluk-muluk tak diperlukan. Apa yang berfaedah itulah yang harus dijalankan. Tiap-tiap Negara ialah mempunyai sifat sendiri yang sesuai dengan kebutuhannya. Gerakan-gerakan yang mengakibatkan kegoncangan politik harus disingkiri.

Undang-undang yang menuju perbaikan nasib warga negara dianjurkan sebanyak-banyaknya. Masyarakat masih mengandung segala kemungkinan bagi tiap warga negara untuk mencapai kemakmuran bagi dirinya yang layak menurut perikemanusian.

Begitulah ajaran Stuart Mill yang menganjurkan tatanegara praktis dan utilistis, sesuai dengan keadaan di negeri Inggris yang serba makmur, aman dan tenteram itu.

(Pandangan Sarjana2 Tatanegara Seluruh Dunia dari Socrates hingga Ir. Soekarno, yang ditulis CV. “Hidup” Jakarta, 11 Oktober 1951, dengan perubahan beberapa kalimat tanpa mengubah arti).

Hegel seorang professor filsafat dalam Universitas Berlin yang meninggal dunia di 1831 telah mengarang buku-buku yang berisi filsafat yang sangat pentingnya bagi kemajuan ilmu tatanegara seumumnya.

Hegel telah dapat menyempurnakan dan menyelesaikan filsafat idealistis yang dimulai dengan Imanuel Kant itu.

Sebagai filsuf idealis tulen maka beliau menganggap ide atau cita-cita itulah sebagai pusat dari segalanya yang dapat menentukan keadaan. Bagaimana sifatnya sesuatu barang itu, bukanlah dapat kita kenal dari kenyataannya tetapi melulu karena kita memikirkannya.

Cita-cita itulah yang berdaulat dan yang menetapkan keadaan-keadaan. Barang-barang itu hanya ada dalam pikiran kita.

Jika kita mau mengadakan gerakan apa, cukuplah kita tanam cita-cita itu dalam sanubari rakyat dan jika cita-cita gerakan itu telah masak dalam pikiran rakyat, maka gerakan itu akan menghasilkan apa yang kita cita-citakan. Dunia dapat diubah dengan penerangan-penerangan yang sejitu-jitunya yang harus ditanam dalam sanubari rakyat. ‘Keadaan dunia tergantung dari cita-cita kita.

Hegel maju lebih jauh dari Kant sebab Hegel menguraikan bahwa cita-cita itu ialah selalu bergerak dan berubah, tidak abadi seperti Kant, tetapi dapat berubah menurut kodratnya sendiri.

Kemajuan cita-cita kita itu bukan merupakan gerak yang ngawur, tetapi selalu menurut hukum-hukum yang tertentu yaitu menurut ‘wet dynamica’ dari cita-cita itu.

Hukum dynamica, hukum perubahan yang menguasai cita-cita kita ialah hukum atau ‘kodrat dialectiek’, yaitu perubahan
‘karena pertentangan’.

Tiap-tiap cita-cita mengandung anasir cita-cita yang sebenarnya bertujuan sebaliknya. Dalam sesuatu cita-cita, bagaimana logis dan tetapnya, tentu terdapat bagian-bagian yang merusak kebulatan cita-cita itu dan makin lama makin bertambah kuatnya, sehingga dapat merusak atau mengubah tujuan cita-cita yang semula bulat itu.

Tiap-tiap cita mengandung pertentangannya yaitu ‘antithese’nya sehingga karenanya maka ‘these’ semula lalu berubah menjadi ‘synthese’, yang menjadi ‘these’ baharu dalam tingkatan yang lebih tinggi lagi. ‘These’, ‘antithese’, ‘synthese-these’ dan seterusnya itu ganti berganti sehingga terus menerus cita-cita kita itu meningkat kearah kemajuan.

Kemerdekaan sebagai ‘these’, mengandung anasir ikatan sebagai ‘antithese’, sehingga kebebasan itu bisa berubah menjadi ketertiban sebagai ‘antithese’. Kesenangan mengandung kesedihan sebagai ‘antithese’ yang dapat melahirkan rasa ‘teposliro’. Kegembiraan mengandung ‘antithese’ kesangsian yang menimbulkan sikap awas dan waspada dsbnya.

Perubahan-perubahan dalam cita-cita kita itu menyebabkan pula perubahan dalam kenyataan yang mengelilingi kita.
Perubahan-perubahan pikiran dapat mengakibatkan perubahan-perubahan kenyataan dalam masyarakat.

Pikiran-pikiran mengagumi kerajaan ‘absoluut’, dapat berubah menjadi aliran kerajaan yang agak bebas, berubah lagi menjadi aliran kerajaan konstitusionil dsb. Perubahan-perubahan dalam masyarakat selalu
mengikuti perubahan dalam alam cita-cita.

Negara tidak terjadi karena kontrak, tetapi karena kita pikirkan. Jika pikiran kita belum sampai yaitu belum ‘Staatbewust’ atau ‘sadar bernegara’, maka Negara itupun lenyap dan tak ada lagi.

‘Kesadaran Negara’ itulah pembentuk Negara. Cita-cita itulah primair, yang berdaulat dan menentukan susunan masyarakat dan Negara.

• Cara berpikir dengan ‘dialectiek’ itu nantinya akan digunakan oleh kaum
  ‘dialektis-materialis’, yaitu Marx Engels sebagai dasar uraiannya tentang
  ‘historis-materialisme’, tetapi metodenya Hegel itu dijungkirbalikkan, yaitu
  dari idealis-dialektis menjadi materialis-dialektis. Bukan pikiran yang
  menetapkan keadaan, tetapi sebaliknya keadaanlah yang menetapkan pikiran.
• Pikiran hanya ‘loteng atas’ yang mengikuti susunan bawahnya, yaitu
  kenyataan. Pikiran ialah ‘secundair’, begitulah Marx.

(Pandangan Sarjana2 Tatanegara Seluruh Dunia dari Socrates hingga Ir. Soekarno, yang ditulis oleh Mr. Soenarko, Penerbit NV. “Hidup” Jakarta, 11 Oktober 1951, dengan perubahan beberapa kalimat tanpa mengubah arti).

Fichte menulis buku mengenai tatanegara di tahun 1813 yaitu ‘Staatlehre’. Beliau ialah seorang yang menganut filsafat ‘Kant’ yang ‘transendental idealistis’, tetapi beliau tak dapat menghindari perjuangan kebangsaan Jerman yang bergelora melawan Napoleon itu.

Fichte ialah seorang Nasionalis Jerman yang aktif melawan Napoleon. Fichte menjunjung tinggi semangat kebangsaan yang bernyala-nyala sebagai cita-cita yang ‘supra-individual’ yaitu menguasai masyarakat dan Negara, tetapi hidup dalam jiwa tiap-tiap Warga Negara. Semangat itu ialah berdaulat diatas segala perasaan dan cita-cita kepribadian tiap-tiap Warga Negara.

Bangsa dan tanah air ialah kenyataan yang abadi dalam dunia serta berubah dan berdiri diatasnya Negara. Rasa cinta tanah air harus menguasai Negara dan dijadikan dasar pendidikan Warga Negara, supaya mereka terhisap olehnya, begitulah Fichte.

Negara ialah susunan masyarakat, ikatan Warga Negara yang didasarkan perasaan Nasional dan terjadi karena suatu perjanjian. Dalam hal itu Fichte membenarkan ajaran ahli-ahli tata alam.

Apakah yang mendorong pendirian Negara?

Pikiran yang sehat dari manusia asli itu mengakibatkan pengharapan-pengharapan bahwa jika mereka membatasi kebebasan, maka kawan-kawan tetangganya juga akan bersedia berkorban demikian pula. Kepercayaan atas rasionya kawan, itulah menyebabkan Negara.

Karena kepercayaan itu masih diragu-ragukan, maka untuk melenyapkan segala kesangsian perlulah Negara itu dibentuk sebagai suatu ‘kekuasaan umum’.

Negara harus dapat menghimpun keinginan-keinginan pribadi dari para warga negara dengan keinginan-keinginan dari seluruh Warga Negara secara sintetis menjadi keinginan umum seperti yang diajarkan oleh Rousseau.

Negara berdasar atas perjanjian yang sintetis itu dan karenanya maka Hak-Hak Dasar harus diakui sesuai dengan ajaran John Locke, tetapi yang terpenting ialah pengakuan adanya tujuan umum yang tetap.

Bagaimana isinya kontrak sosial itu?

Isinya ialah 3 (tiga) macam, yakni pertama suatu garansi hak-hak milik, kedua suatu garansi kebebasan-kebebasan pribadi dan ketiga suatu pernyataan sedia masuk dalam suatu ikatan Negara. Gambaran kontrak sosial karenanya jadi lebih jelas dari apa yang digambarkan Rousseau.

Apakah tujuan negara itu?

Menurut Fichte tujuan itu tak hanya negatif, yaitu menjaga jangan sampai ada gangguan keamanan dari luar atau dalam negeri, tetapi juga positif yaitu Negara harus berusaha untuk memajukan kedudukan Warga Negara dalam lapangan kemakmurannya.

Tugas yang positif dari Negara itu tak dapat ditentukan oleh rakyat, ya dapat diselenggarakan juga meskipun rakyat seandainya keberatan dan ingin mengatur sendiri ekonominya menurut kehendaknya.

Warga negara seluruhnya pada suatu ketika dapat menipis rasa kesatuannya dan Negara wajib menggembleng keretakan-keretakannya kembali. ‘Natie’ ialah para warga suatu negara yang cukup merasakan ikatan batin sebagai akibat segala pengalamannya dalam sejarah yang bersamaan dan mereka telah menghimpun diri dalam suatu daerah yang tertentu atau teritoar.

Pemerintah harus dipegang oleh wakil-wakil dari rakyat yang telah ‘waskita’ yaitu mempunyai cukup kecerdasan, dasar moril dan bersemangat nasional yang dapat memberikan inspirasi kepada rakyat.

Dalam jaman Fichte, nasionalisme Jerman masih bersifat progresif, belum cenderung pada pikiran-pikiran tentang kerajaan sebagai diwaktu jaman Bismarck dan Kaisar Wilhelm. Semangat Fichte melukiskan geloranya semangat kebangsaan yang merasa tertindas dan masih segar, tetapi ternyata dalam sejarah Jerman bahwa semangat murni itu dapat dipergunakan juga oleh kaum reaksi untuk merebut kekuasaan dalam Negara Jerman Raja. Bismarck lah yang akan memetik buahnya dan menyerahkannya pada Kaisar Wilhelm di tahun 1870.

(Pandangan Sarjana2 Tatanegara Seluruh Dunia dari Socrates hingga Ir. Soekarno, yang ditulis oleh Mr. Soenarko, Penerbit NV. “Hidup” Jakarta, 11 Oktober 1951, dengan perubahan beberapa kalimat tanpa mengubah arti).