Sebuah Renungan
Pagi ini saya membaca semua komentar tentang kemenangan Obama dari rekan2 yang rajin hadir di beberapa milist. Pada hari yang sama pemilihan Presiden di AS sebetulnya Provinsi Jawa Timur juga melakukan pemilihan gubernurnya. KAJI dan KARSA sebagai kandidat gubernur. Pasangan yang memiliki massa sangat seimbang. Dari pengamatan pribadi, sebetulnya yang sedang bertarung adalah mbak Khofifah dengan Gus Ipul. Kenapa? Yah, karena Jatim adalah Provinsi yang mayoritas penduduknya Islam. Akhirnya terbukti, kemenangan yang terjadi sangat tipis! Rasanya tidak pantas untuk dinyatakan sebagai sebuah kemenangan karena massa yang berimbang.
Pagi ini juga saya diskusi dengan seorang teman yang pengamatan tentang politik, sosial, ekonomi, budaya dan agama nya sungguh sangat luar biasa. Dari diskusi kami muncul nama Presiden terpilih Obama dan proses pemilihan presiden sejak candidate sampai akhirnya ditetapkan sebagai satu2nya calon presiden dari partainya mengalahkan Hillary yang juga sudah bermain cantik. Hillary yang cantik, smart dan keibuan tetapi tegas dan keras hati. Kekalahan yang mencekam dan mengharubirukan hati pendukungnya karena pada akhir perjuangan pendukung yang paling Hillary andalkan, kekasih seumur hidupnya, Bill Clinton menyatakan dukungan kepada Obama. Dukungan mutlak dengan mengajak semua simpatisan Hillary untuk mendukung Obama dengan sepenuh hati.
Dari diskusi yang lebih banyak merupakan obrolan konyol dengan teman baik saya pagi ini tiba2 tercetus ide kenapa tidak diperjuangkan saja terbentuknya ‘Electoral College’ (Dewan Pemilih seperti yang dilakukan di AS. Andai, Kab/Kota di Jatim melakukan pemilihan gubernur secara sendiri-sendiri, apakah hasil suara akan sama dengan pemilihan serentak se Jatim? Yakinkah kita bahwa mereka yang di daerah terpencil kenal dengan Pakde Karwo, Gus Ipul, Mbak Khofifah, Pak Mujiono? Yakinkah kita bahwa tidak ada penghangusan kartu pemilih untuk daerah2 tertentu yang keinginan orang nomor satunya memenangkan salah satu kandidat? Pikiran kriminal ini saya gali dalam diri untuk melihat kemungkinan terjadinya kecurangan.
Elit politik kita semakin pintar mestinya melakukan pendidikan politik sampai ke tingkat ‘grass root’. Pemimpin yang pinter pasti punya hati dan isi kepala. Pemimpin yang pinter mestinya tidak mau minterin. Saya jadi tergelitik untuk ngomong gaya Cak Nun, ‘pemimpin kok ndeso!’.
Bukankah akan lebih mudah menggerakkan potensi masyarakat jika masyarakat ini sudah makin berisi, makin pinter dan makin mengerti tentang kepentingan diri sendiri dan kepentingan orang banyak? Saya jadi merenung lagi, apakah masih ada yang berpikir bahwa jadi pemimpin harus kaya dulu, jadi pegawai negeri malu kalau tidak kaya, jadi pejabat harus di ’subyo2′ seperti raja. Saya jadi mikir dan menggali ingatan, dari mana bermula mitos bahwa pejabat atau pegawai negeri harus terpandang karena kaya? Sejak kapan mitos itu menjadi acuan untuk semua pejabat dan PNS. Saya bersyukur masih memegang dan menganut ajaran dan wejangan Bapak saya almarhum. Beliau menganjurkan (tetapi sedikit memaksa) kami putra-putranya untuk bisa menjadi abdi negara. Menurut beliau ada dua jaminan yang akan kita peroleh jika kita mau menjadi abdi negara, yang pertama jaminan berupa finansial yang tetap dan pasti, yang kedua jaminan pahala. Jaminan finansial, yah, pasti, gaji bisa diterima rutin dengan nilai minimal sama bahkan kadang lebih, jaminan pahala akan kita peroleh jika kita saat menjadi abdi negara bisa melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh, jujur dan tulus, tentu akan memperoleh pahala yang berlebih karena kita mengabdikan diri untuk negara yang tentu pasti untuk bangsa. Untuk patokan hidup dan kehidupan, biaya yang kita keluarkan jangan melebihi gaji. Jika berlebih gunakan itu untuk hari tua, artinya masuk tabungan.
Kembali kepada model pemilihan Gubernur dan Presiden mungkin, apakah tidak sebaiknya kita mulai berpikir untuk melakukan pemilihan dengan cara yang lebih ‘peka’ meniru tata cara pemilihan di AS yaitu dengan membentuk Dewan Pemilih (Electoral College). Toh, di era otoda ini pola pemerintahan kita nyaris sama dengan negara federasi. Pusat tidak menetapkan garis kebijakan yang tegas, daerah cenderung tidak manut karena saat ini era otoda. Tetapi ketika daerah mengalami situasi yang tidak mengenakkan, daerah cenderung menyalahkan pusat. Alangkah tidak adilnya….Nah, saudara-saudaraku sebangsa dan se tanah air, ini uneg2 saya, tolong disalahkan jika ada yang tidak tepat tetapi jangan lupa menyampaikan usulan perubahan. Begitu….
7 November 2008
Handari
